Unjuk Rasa di Tbilisi: Protes Terhadap Keputusan Pemerintah Georgia Mengenai Keanggotaan Uni Eropa

Pada akhir Maret 2025, ribuan alternatif trisula88 pendukung partai oposisi di Georgia menggelar unjuk rasa besar-besaran di ibu kota, Tbilisi, untuk memprotes keputusan pemerintah yang menangguhkan pembicaraan mengenai keanggotaan negara itu di Uni Eropa (UE). Protes ini menjadi sorotan internasional karena menggambarkan ketegangan politik yang semakin meningkat di negara Kaukasus Selatan tersebut, dengan banyak pihak yang melihat keputusan pemerintah sebagai langkah mundur dalam aspirasi Georgia untuk bergabung dengan blok politik dan ekonomi Eropa.

Latar Belakang Keputusan Pemerintah

Georgia, yang terletak di persimpangan Eropa dan Asia, telah lama berusaha untuk mempererat hubungan dengan Uni Eropa dan mendapatkan status calon anggota penuh. Sejak 2014, negara ini telah menjalani proses asosiatif dengan UE, yang mencakup kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan kebijakan luar negeri. Pemerintah Georgia sebelumnya mengungkapkan harapan besar untuk dapat menjadi bagian dari Uni Eropa, dengan menekankan pentingnya integrasi sebagai langkah untuk memastikan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial negara tersebut.

Namun, pada bulan Maret 2025, pemerintah Georgia yang dipimpin oleh Presiden Salome Zourabichvili memutuskan untuk menangguhkan pembicaraan mengenai keanggotaan Uni Eropa. Keputusan ini diambil setelah serangkaian pembicaraan dengan pihak Uni Eropa yang dianggap tidak memberikan hasil yang memadai. Pemerintah beralasan bahwa dengan situasi politik yang belum stabil, fokus negara lebih baik diarahkan pada pembangunan domestik dan reformasi internal sebelum melanjutkan pembicaraan dengan UE.

Reaksi Partai Oposisi dan Protes Massal

Keputusan ini menuai kecaman keras dari berbagai pihak, terutama dari partai-partai oposisi. Mereka melihat langkah pemerintah sebagai pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat Georgia untuk bergabung dengan Uni Eropa dan mengejar kemajuan yang lebih besar dalam hal standar hidup, kebebasan politik, serta hak asasi manusia. Para pendukung oposisi menilai bahwa penangguhan pembicaraan dengan UE dapat mengarah pada isolasi internasional dan memperburuk hubungan dengan negara-negara Eropa.

Protes yang berlangsung di Tbilisi ini dipimpin oleh koalisi partai oposisi yang terdiri dari berbagai kelompok, termasuk Partai Demokrasi Georgia dan partai-partai kiri dan kanan lainnya. Mereka mengadakan aksi massa di pusat kota, dengan membawa spanduk dan bendera Eropa, serta menyerukan pemerintah untuk kembali membuka pembicaraan mengenai keanggotaan di Uni Eropa. Para demonstran juga menuntut pemerintah untuk lebih transparan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depan negara, dan mereka menyatakan bahwa keputusan ini seharusnya diserahkan kepada rakyat melalui referendum.

“Georgia telah lama menginginkan keanggotaan Uni Eropa. Kami ingin masa depan kami berada di Eropa, bukan kembali ke pengaruh Rusia atau rezim otoriter. Kami mendukung perubahan yang membawa kami lebih dekat ke demokrasi dan kebebasan,” ujar salah satu orator dalam aksi protes tersebut.

Tanggapan Pemerintah Georgia

Pemerintah Georgia, melalui juru bicara presiden, membela keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa menangguhkan pembicaraan keanggotaan Uni Eropa adalah langkah yang pragmatis, mengingat tantangan domestik yang dihadapi negara tersebut, termasuk ketidakstabilan politik dan ekonomi yang masih berlanjut. Mereka juga menekankan pentingnya fokus pada reformasi internal untuk memastikan bahwa Georgia siap menjadi anggota UE di masa depan.

“Keputusan ini bukan berarti kami mundur dari aspirasi Eropa kami. Sebaliknya, kami akan memperkuat hubungan kami dengan Uni Eropa dalam kerangka lain yang lebih konstruktif. Namun, kami harus memastikan bahwa kami memenuhi syarat dan kondisi yang diperlukan untuk menjadi anggota yang sejajar dengan standar Eropa,” kata juru bicara tersebut.

Namun, meskipun ada penjelasan dari pemerintah, banyak pengamat internasional dan analis politik yang melihat keputusan ini sebagai langkah mundur. Mereka mengkhawatirkan bahwa penangguhan pembicaraan ini dapat menurunkan minat UE untuk berinvestasi lebih lanjut dalam reformasi yang dibutuhkan di Georgia.

Dampak Jangka Panjang

Keputusan pemerintah Georgia untuk menangguhkan pembicaraan dengan Uni Eropa membawa dampak yang lebih besar dalam politik domestik negara ini. Ketegangan antara pemerintah dan oposisi semakin memperburuk polarisasi politik yang sudah ada. Bagi banyak orang di Georgia, terutama generasi muda yang lebih pro-Eropa, keputusan ini dapat mengurangi optimisme terhadap masa depan negara.

Selain itu, keputusan ini juga memengaruhi hubungan antara Georgia dengan negara-negara Barat. Uni Eropa, yang selama ini menjadi mitra penting bagi Georgia, mungkin akan mempertimbangkan kembali tingkat dukungannya terhadap negara ini, sementara Rusia dapat memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun keputusan pemerintah Georgia untuk menangguhkan pembicaraan keanggotaan UE mungkin dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk menstabilkan situasi dalam negeri, namun keputusan ini jelas telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Masa depan hubungan Georgia dengan Uni Eropa dan aspirasi keanggotaannya akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dan oposisi mengelola ketegangan politik ini dalam beberapa bulan mendatang.