Sidang pidana Yoon atas tuduhan pemberontakan akan dimulai secara resmi pada tanggal 14 April
Sidang pidana terhadap mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, atas tuduhan pemberontakan dijadwalkan dimulai pada 14 April 2025. Sidang ini link slot gacor menandai babak baru dalam proses hukum yang kompleks dan penuh kontroversi, yang dimulai dengan deklarasi darurat militer pada Desember 2024.
Latar Belakang Kasus
Pada 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol, yang saat itu menjabat sebagai Presiden, mengumumkan darurat militer yang berlangsung sekitar enam jam. Langkah ini diambil untuk menanggapi ketegangan politik dengan Majelis Nasional yang didominasi oleh oposisi. Namun, tindakan tersebut memicu kontroversi dan dianggap oleh banyak pihak sebagai penyalahgunaan kekuasaan.
Pada 14 Desember 2024, Majelis Nasional memutuskan untuk memakzulkan Yoon karena tindakannya tersebut. Meskipun dimakzulkan, Yoon tetap berkuasa hingga Januari 2025, saat akhirnya ditangkap atas tuduhan pemberontakan. citeturn0search1
Proses Hukum yang Berlangsung
Setelah penangkapan, Yoon didakwa dengan tuduhan memimpin pemberontakan melalui penerapan darurat militer. Jaksa menuduhnya berkonspirasi dengan Menteri Pertahanan saat itu, Kim Yong-hyun, untuk menghasut pemberontakan dan mengerahkan pasukan militer ke parlemen guna mencegah pemungutan suara yang dapat membatalkan dekrit darurat militer tersebut. citeturn0search2
Yoon membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa deklarasi darurat militer adalah langkah konstitusional yang diambil untuk melindungi negara dan menormalkan urusan pemerintahan. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut bukanlah pemberontakan. citeturn0search0
Sidang Perdana dan Tanggapan Publik
Sidang perdana yang berlangsung pada Februari 2025 di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, dihadiri oleh Yoon. Sidang ini bertujuan untuk menjelaskan tuntutan utama kasus tersebut dan merencanakan proses selanjutnya. Meskipun sidang awal tidak mewajibkan kehadiran terdakwa, Yoon memilih untuk hadir. citeturn0search5
Kehadiran Yoon dalam sidang perdana menarik perhatian publik, dengan ratusan pendukung berkumpul di luar pengadilan. Sebanyak 3.200 petugas polisi dikerahkan untuk menjaga ketertiban. citeturn0search5
Proyeksi Sidang Selanjutnya
Sidang pidana yang akan dimulai pada 14 April 2025 diperkirakan akan menjadi sorotan utama, baik di Korea Selatan maupun internasional. Proses hukum ini tidak hanya akan menentukan nasib politik Yoon tetapi juga mencerminkan dinamika politik dan hukum di Korea Selatan.
Masyarakat dan pengamat internasional akan memantau perkembangan sidang ini dengan cermat, mengingat dampaknya terhadap stabilitas politik dan hukum di negara tersebut. Keputusan yang diambil oleh pengadilan akan memiliki implikasi jangka panjang bagi sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Korea Selatan.