99 Hari yang Menentukan: Kepemimpinan Singkat B.J. Habibie di Tengah Krisis

Ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah lebih dari tiga dekade berkuasa, B.J. Habibie—wakil presiden saat itu—secara konstitusional naik menjadi Presiden Republik Indonesia. Masa jabatannya yang dimulai dalam situasi krisis tidaklah mudah. Indonesia tengah dilanda gejolak multidimensi: krisis ekonomi, kerusuhan sosial, dan tekanan politik yang luar biasa. Namun, dalam waktu yang singkat—sekitar 517 hari atau sering disebut sebagai “99 hari pertama yang menentukan”—Habibie mampu menorehkan langkah-langkah penting yang sangat memengaruhi arah reformasi nasional.

Habibie memimpin dalam kondisi negara yang hampir runtuh. Nilai rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara berada di titik nadir. Ia langsung https://thesilit.com/id/  melakukan pembenahan struktural dengan mendorong kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, serta memberikan ruang bagi partai-partai baru untuk muncul menjelang pemilu 1999. Ini merupakan tonggak awal demokratisasi yang membuka jalan bagi reformasi politik di Indonesia.

Di bidang ekonomi, Habibie dan timnya berupaya menstabilkan keuangan negara melalui kerja sama dengan IMF dan penataan ulang sistem perbankan. Ia juga membentuk Undang-Undang Anti Monopoli dan memulai reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperbaiki transparansi dan efisiensi.

Namun keputusan paling monumental yang diambil Habibie adalah memberikan opsi referendum kepada rakyat Timor Timur. Hasil referendum pada 30 Agustus 1999 menyatakan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Keputusan ini menuai kontroversi besar, bahkan di internal militer dan parlemen, karena dianggap sebagai bentuk pelepasan wilayah kedaulatan. Meskipun begitu, keputusan ini dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri dan menjadi simbol perubahan drastis dari pendekatan represif menuju demokratis.

Masa pemerintahan Habibie berakhir ketika laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR dalam Sidang Umum 1999. Meski hanya menjabat sebentar, peran Habibie sangat krusial dalam transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi. Ia berhasil menstabilkan negara dalam masa krisis dan meletakkan dasar-dasar penting bagi kebebasan dan reformasi yang kini menjadi fondasi demokrasi Indonesia. Kepemimpinan singkatnya adalah bukti bahwa perubahan besar bisa dimulai dari waktu yang kecil namun penuh keputusan berani.